untuk kepentingan. Perusahaan perlu menyusun sebuah pemetaan (mapping) atas pihak pemangku kepentingan dalam menentukan pihak pemangku kepentingan yang menjadi mitra kerja sama yang layak diberikan bantuan dana. untuk kepentingan

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan. Cara yang digunakan oleh kelompok kepentingan untuk memengaruhi para pembuat keputusan berbeda satu sama lain. METODE PENELITIAN Berdasar latar belakang dan tujuan pengkajian yang telah. Jagoanhosting. kepentingan (also: mewakili) volume_up. VIDEO: Bocah Terlindas Truk Ketika Terjatuh Dari Motor Di Tangerang. kemenkeu. dilakukan untuk menganalisis pihak pemangkuEtika profesi akan membahas bagaimana seharusnya profesi itu dilaksanakan sebagai bentuk upaya mewujudkan tujuan pada kepentinga bersama. Pengertian retribusi jasa umum adalah pungutan atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintahan daerah untuk tujuan kepentingan dan kebermanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. #3. Seyogyanya nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dan landasan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat guna membentuk organisasi karena kesamaan ide dan cita-cita bukan semata hanya. Pengaturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk. ”Namun, catatan kritis harus diberikan untuk usulan perubahan kelima UUD 1945 karena usulan tersebut dikhawatirkan diajukan dengan motif untuk melindungi oligarki kekuasaan atau bahkan untuk melindungi kepentingan sesaat,” kata Susi. com – Stakeholder adalah istilah yang sering kali muncul ketika berbicara tentang bisnis dan perusahaan. Memiliki sifat rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Infomasi Keuangan Untuk. T. Memakai kalimat sapaan. 3. Benturan Kepentingan yang dapat merugikan kepentingan PLN dan mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang tidak sehat. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas pribadi maupun golongan. email. Namun, tidak sedikit yang belum paham tentang apa itu stakeholder. U. Pranata politik untuk memberikan identitas kepentingan publik yang berjangka panjang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan sekaligus melarang para pejabat di pemerintah daerah untuk menghindari konflik kepentingan dalam mengeluarkan kebijakan, apalagi sebuah kebijakan publik. Pasal 7 (1) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan: a. Mencatat secara benar semua transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RESUME BAB 6 AKUNTANSI PROFESIONAL UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK, PASCA ENRON AKUNTABILITAS EKSPEKTASI PEMANGKU KEPENTIGAN dan KERANGKA TATA KELOLA Dampak hancurnya Enron, Arthur Andersen dan WorldCom telah memunculkan krisis kreadibilitas dalam komunitas bisnis, terkait dengan laporan- laporan dan pasar modal serta akuntan professional yang dianggap sebagai bagian dari permasalah yang terjadi. 1. Kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuannya. Selanjutnya dalam pasal 5 disebutkan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah, meliputi : jalan umum,. 00:50. Kemenhan. Pengertian Pengadaan Tanah. BPHTB, dikecualikan berdasarkan UU nomor 20 tahun 2000 tentang BPHTB yaitu pasal 3 ayat 1. 2. Tanah untuk Kepentingan Umum diatur dalam pasal 17 ayat 1 point b 23 John Salidenho, Masalah Tanah Dalam Pembanguna, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm. Artinya, data simpanan nasabah diberikan oleh bank kepada kepolisian apabila nasabah yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. #3. Capaian akhir dari kelompok kepentingan adalah untuk memengaruhi keputusan politik dengan meyakinkan pejabat publik agar bertindak sesuai kepentingan. email. Tapi waktu itu Bung Karno mengatakan 'Saya untuk menyelamatkan rakyat'," kata Mahfud dalam siaran di. Untuk menyelaraskan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu mengubah. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. hi@kirim. Kepentingan masyarakat adalah kumpulan dari kepentingan pribadi yang dibentuk dan diakumulasi sedemikian rupa hingga membentuk suatu tujuan yang. 366 Tahun 2015, Ps. Surat Edaran MATR/Kepala BPN No. Pembangunan untuk Kepentingan Umum UU No. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. (2003). Definisi PPN Pemakaian Sendiri. 16. , M. . 5 Prinsip musyawarah menjadi landasan dalam pengadaan tanah menurut ketentuan Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan. 2017. com -bit. Agar tidak memicu terjadinya konflik, pengambilalihan tanah ulayat untuk kepentingan investasi tersebut harus dilakukan 2 “Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?”,. Di bidang ekonomi, pemberdayaan orang yang dianggap satu kesatuan. pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, atau pencabutan hak atas tanah. Ianya berkaitan dengan kesedaran tentang kekuatan yang mantap. Undang-Undang yang Mengatur Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Hak-hak rakyat dihormati dan dijunjung tinggi karena para pejabat itu dipilih dan diangkat oleh rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memberikan mandatnya untuk memerintah melalui pemilihan umum. 52. Dokumen ini berisi ketentuan teknis, administratif, dan ekonomi yang harus dipenuhi oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk. tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum dan pendanaannya. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6. Baik itu untuk berkomunikasi, belanja, bermedia sosial, bermain game, maupun untuk kepentingan lainnya. Konflik kepentingan dapat berupa : Undang-Undang yang Mengatur Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemilik hak, tentunya akan berbeda dengan pelepasan hak atas tanah yang memang menjadi kehendak pemilik hak - apabila ia. Tindakan tersebut bukan untuk kepentingan diri sendiri Ketika sipelaku memberikan tindakan altruistic boleh jadi ia mengambil resiko yang berat, namun ia tidak mengharapkan imbalan materi, nama, kepercayaan, tidak pula untuk menghindari kecaman orang lain. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Tanah dan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 1. 11/2020 tentang Cipta Kerja. com – Kisi-kisi Soal Pembahasan UP UKMPPG 2021 untuk mahasiswa PPG 2021 PPG daljab 2021 dan mahasiswa PPG Prajabatan / ppg mandiri 2021. 190, TLN NO. Judul. Ini mirip dengan pendapat Supomo yang Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan. Perspektif Global adalah suatu cara pandang dan cara berfikir terhadap suatu masalah , kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan Global , yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional , Oleh karena itu , sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan Global. untuk kepentingan umum; 3) Mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 6 Kompas, Akses informasi tidak boleh disalahgunakan, Kamis, 18 Mei 2017 h. . 19. Allah S. Memiliki rasa cinta Tanah Air dan bangsa. Sedangkan konsep penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Adiministrasi. Dilansir dari situs Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, peraturan tentang hal ini ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang. Salah satu caranya adalah dengan membangun sarana atau fasilitas umum yang lebih baik. dan lain sebagainya. Serangkaian tindakan yang dapat disiapkan sebagai langkah lanjutan dalam menangani konflik kepentingan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh Penyelenggara Negara maupun organisasi atau lembaga dimana Penyelenggara Negara tersebut bekerja antara lain. Oleh; Wahyu Candra Alam B4B008284. Esensi dari pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan kehendak pemerintah atas nama negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh tanah guna keperluan aktifitas yang dikualifikasikan sebagai pembangunan bagi kepentingan umum antara lain dengan mengambil tanah hak yang. Tujuan pembelaan negara adalah untuk menjaga keselamatan negara dan bangsa. Sehingga pada penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menegaskan tentanguntuk kepentingan umum yang bekerjasama dengan badan usaha, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang. Cari 50. Selalu memperbarui Standard Operational Procedure (SOP) untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan akibat celah dalam peraturan, dan agar SOP dapat menjadi sumber arahan ketika menghadapi situasi benturan kepentingan. Untuk itu, apabila pemangku kepentingan dalam land consolidation yang diterapkan di sektor pertanian pada umumnya adalah sektor pemerintahan (public), dalam land banking pendirinya dapat berupa sektor pemerintah maupun swasta. 1. Jika ada proyek yang akan melintasi properti Anda sesuai dengan definisi di atas, Anda berhak untuk mengajukan ganti rugi. 10. 6 Contoh Email untuk Kepentingan Bisnis yang Terbaik. Aziz Hussin, Abdul, Undang-undang Perolehan dan Pengambilan Tanah, Dewan Bahasa dan. T (Sunnatullah) sangat sistematik tanpa. untuk kepentingan rakyat. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan: 2. Contoh em ail untuk Kepentingan Bisnis Anda. 02/2013, BN. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. 1 PERLINDUNGAN HUKUM ATAS POTRET UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA CITRA BAB I PENDAHULUAN A. Hasil penelitian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan. Perencanaan SDM: Pengertian, Faktor, Proses, dan Manfaat. Terlepas dari kontroversi yang ditimbulkan, upaya pemerintah tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pribadi (komunal) dengan kepentingan umum (public) demi terciptanya kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat seluruhnya. U. email. 12/2016, makna konflik kepentingan adalah: “Situasi di mana Penyelenggara negara memiliki atau patut diduga. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja (DLK) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai usaha pokoknya. Cit. Dalam demokrasi, tidak dibenarkan adanyaAturan penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum kembali disempurnakan. Dalam hal ini banyak permasalahan yang muncul karena kelemahan regulasi. Dalam aturan tersebut dijelaskan, bahwa untuk kepentingan umum dapat dialihfungsikan dengan persyaratan yang wajib dipenuhi antara lain kajian kelayakan strategis, penyusunan alih fungsi lahan,. 2013. Pengertian kepentingan umum Pengertian kepentingan umum menurut Pasal 1 ayat 6 No 71 Tahun 2012 “Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, den masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk memajukan kehidupan berbangsa. PMK No. Sejalan dengan hal tersebut mengkaitkan dengan Peraturan Presiden No. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Dewan Komisaris adalah organ Manajer Investasi yang bertugas melakukan pengawasan secara umumpelaku ekonomi selain berusaha untuk kepentingan pemegang saham dan berfokus pada pencapaian laba disamping itu juga mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar, dan hal itu perlu diungkapkan dalam laporan tahunan (Susanti, 2014). Indonesia,. Ia berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari (Pelan Integriti Nasional, m/s 18). Situasi yang menyebabkan seseorang menerima. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ada 18 kategori 'tanah untuk kepentingan umum', yaitu: 1. AKSES-INFORMASI-KEUANGAN-UNTUK-KEPENTINGAN-PERPAJAKAN. 3. Diplomasi yaitu segala bentuk suatu kegiatan yang dipakai untuk menentukan sebuah tujuan, dan menggunakan kemampuan supaya mencapai tujuan itu, menyesuaikan dengan kepentingan nasional dengan negara lain, membuat tujuan nasional yang berjalan untuk suatu kepentingan bangsa dan negara, serta menggunakan. Memegang tegung sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Keberadaan internet memang memberikan kemudahan bagi setiap individu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. bertujuan untuk mengejar power dan power dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional, maka konsekuensinya dalam sistem internasional yang dipersepsikan anarki—kecuali kekuasaannya sendiri—adalah kompetisi, kemunculan perimbangan kekuasaan, konflik dan perang Praktik sejarah yang mengutamakan. Perkembangan Hak Negara Atas Tanah, Jurnal Media Hukum 20 (3): 262-276. A. Perangkapan jabatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan lainnya; e. Sebagai usaha milik negara, BUMN bergerak di bidang yang bersifat untuk kepentingan umum dan pelayanan untuk kehidupan orang banyak. India mempunyai kepentingan tersendiri, terutama untuk kaum tertentu, iaitu sekolah Melayu untuk kepentingan orang Melayu, sekolah Cina untuk kepentingan orang Cina, dan sekolah Tamil untuk kepentingan orang India. Penerima Kuasa boleh bertindak dalam hal hukum terhadap setiap orang dan dalam segala persoalan yang berhubungan dengan perkara. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar – besar kepentingan peserta. Nilai penggantian wajar adalah nilai yang didasarkan kepada keseteraan dengan nilai pasar atas properti dengan memperhatikan unsur luar biasa. Hal tersebut sudah jelas diutarakan dalam UUD 1945 pasal 28H yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat guna mencapai keadilan. 9. Dalam rangka menghindari potensi atau kondisi/situasi konflik kepentingan, Insan Elnusa: 1. Bentuk konflik kepentingan di Parlemen paling tidak dapat dilihat dari tiga kewenangan yang dimiliki oleh DPR, yaitu penganggaran, penyusunan undang–undang dan pengawasan. Kusumadara, Afifah, 2013. 1 Thun 2017 tentang Akses Infomasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Dalam Lembaran Negara RI No. Menggalang dana (donasi) untuk kepentingan diri sendiri Penggalangan Dana (Donasi) yang ditujukan untuk kesenangan dan kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan maksud penyaluran dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Arti menyalahgunakan wewenang menurut UU Pemberantasan Tipikor yaitu: 1. PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Largest Font. 27,jdih. PP ini mengatur mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Dalam masa itu, Daendels mendapatkan dua tugas pokok, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dan. Pengecualian Pajak dalam Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum. 27,jdih. kepentingan rakyat itu sendiri. Situasi perangkapan jabatan di lembaga atau unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat me nyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan. Peraturan: 2: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-Undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: 14 Januari 2012:. 36/2005. kepentingan. Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini juga sangat relevan dengan UU Pokok Agraria (UUPA) tentang fungsi sosial tanah bahwa yang mana jika dalam keadaan terpaksa pemerintah bisa mengambil atau menguasai tanah dalam rangka kepentingan umum. Rencana tata ruang; dan. A. Setelah mahasiswa PPG 2021 menyelesaikan pendidikan profesi guru langkah berikutnya adalah mengikuti UKMPPG 2021. Dengan memperhatikan beberapa etika dalam penulisan email bisnis tentu saja Anda akan sedikit mendapatkan gambaran bagaimana cara membuat email bisnis dan penulisannya. go. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan yang sangat penting bagi. Negara-negara Islam yang tergabung di dalam The O,ganizaion of te Islamic Confrece ( OIC) telah mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai. hukum, oleh karena itu jika kepentingan umum mendesak kepentingan pribadi maka harus diberi ganti rugi yang layak dan adil. dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. 18 yang berbunyi bahwa. -. Disini saya perlu tegaskan, bahwa pada dasarnya politik memang lahir dari sebuah kepentingan. Contextual translation of "kepentingan" into English. Mendorong perbaikan sistem pengelolaan konflik kepentingan di instansi untuk menutup celah pelanggaran terhadap aturan/kebijakan konflik kepentingan. (2) Penerbitan IMB untuk Bangunan Gedung berupa bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah 2dengan luas lebih dari 1. Lubis, M Solly, 1983. 300 m (seribu tiga ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan penyelenggaraan IMB pada Bangunan Gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum. 04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK. Definisi. 55 Tahun 1993 memberikan pengaturan yang jelas tentang kriteria kepentingan umum dalam kaitannya dengan pengadaan tanah untuk pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 23. 02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kisi-kisi Soal Pembahasan UP UKMPPG 2021 untuk mahasiswa PPG 2021 PPG daljab 2021 dan mahasiswa PPG Prajabatan / ppg mandiri 2021. Beberapa bidang tersebut meliputi air, energi, komunikasi, kesehatan, konstruksi, pertanian, kehutanan, pertanian dan lain sebagainya. Misalnya menolong teman yang kesusahan. Secara. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2012. Permasalahan inilah yang merupakan titik tolak kualitas undang-undang yang tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Pengertian stakeholder. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi. (P. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Pengaturan hukum terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan dalam pembentukannya, namun dalam beberapa aturan hukum mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum iniDisebutkan pada Pasal 1 ayat 14, konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vo. 3. Cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada: 1. 2016/NO. UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI SEMARANG (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya Ngaliyan – Mijen) Tesis Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat Sarjana S-2 Program Studi Magister Kenotariatan Oleh DWI FRATMAWATI, SH B4B 004 097 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGOROTeori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Hal ini dipengaruhi oleh kepentingan masing. Selain itu, merupakan batu loncatan untuk membuat manajemen pemangku kepentingan. (P.